Selasa, 22 November 2011 - 13:51:18 WIB
Kehidupan masyarakat Sumbar yang perlu mendapat perhatian Part II
Kategori: Pemikiran - Dibaca: 34 kali

f) Ketahanan IMTAQ dan budaya belum optimal
Hal ini menjadi faktor yang sangat penting karena akan menentukan identitas serta karakteristik warga Sumatera Barat. Tumbuhnya tempat-tempat kegiatan maksiat perlu diantisipasi secara baik dan konsisten dengan mencarikan solusi untuk pekerjaan layak bagi PSK supaya mereka dapat hidup sebagaimana mestinya sesusai dengan ajaran agama. Hal ini sangat mungkin karena dimasa mendatang Sumatera Barat akan banyak berdiri perusahaan dan pabrik sebagai lahan pekerjaan bagi setiap orang.
g) Rendahnya tingkat investasi untuk pengembangan infrastruktur
Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang cukup lama serta peraturan daerah belum mampu memberikan kepastian hukum bagi para investor maka hasrat untuk berinvestasi dalam bidang pelayanan publik menjadi terhambat. Pemerintah kedepan akan mengupayakan perekonomian disegala sektor dengan bekerja sama dengan para investor yaitu memberikan fasilitas perizinan one window dan maksimal 17 hari kerja seperti yang dicanangakan oleh Gamawan Fauzi menteri dalam negeri di Padang tertanggal 07 Desember 2009 di kantor DPRD Sumatera Barat saat pelantikan Marlis Rahman sebagai Gubernur.
h) Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Barat
Kinerja provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan perlu ditingkatkan. Jumlah pengganguran terbuka di tahun 2008 tercatat sekitar 207 ribu jiwa atau 10 persen dari total angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 sekitar 477 ribu jiwa atau 11 persen dari total penduduk Sumatera Barat. Pengangguran dan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintahan priovinsi Sumatera Barat kedepan. Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang sejalan dengan kebijakan nasional, pelaksanaan berbagai program pembangunan perlu diarahkan ke kecamatan dan desa-desa miskin, serta dilakukan dengan pola padat karya. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan ketersediaan, perbaikan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik, berbagai sarana pelayanan dasar, serta sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat di sekitarnya (biro humas dan TU pimpinan)
i) Pertumbuhan ekomoni yang relatif lambat
Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada semester I-2009 berdampak negatif terhadap penerimaan pemerintah daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir semester I-2009 juga mengalami penurunan khususnya pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun lalu, realisasi pajak daerah mencapai Rp 663 milyar sedangkan hingga pertengahan tahun 2009 realisasi pajak daerah baru mencapai Rp 299 juta. Pada triwulan ini, stimulus fiskal pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah belum optimal. Pada pertengahan Oktober 2009, belanja pemerintah pusat melalui KPPN Padang baru direalisasikan sebesar 57,7% dengan penyumbang terbesar pada kelompok belanja pegawai (86,35%), belanja lain-lain (62,95%), dan belanja bantuan sosial (51,98%). Belanja modal dan belanja barang yang diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hanya terealisasi dibawah 50%. Situasi yang sama juga terjadi pada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pola simpanan pemerintah daerah pada tahun ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana realisasi belanja terkonsentrasi justru pada triwulan IV. Bahkan pada triwulan I-2009, posisi simpanan pemerintah daerah berada lebih tinggi dibandingkan periode yang sama selama 3 tahun terakhir. Lebih lanjut, pola realisasi belanja yang menumpuk pada akhir tahun anggaran juga terjadi merata pada seluruh pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlambatan realisasi APBD belum ditangani secara optimal. Ketepatan pengesahan APBD yang sudah berhasil dilakukan pada tahun ini perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan pada proses pelaksanaan anggaran. Untuk mendorong SKPD agar mempercepat realisasi anggaran, sistem reward and punishment dapat digunakan dengan menjadikan kecepatan realisasi anggaran sebagai indikator kinerja.

olehYefri Wangsa For Gubernur Sumatera Barat 2015-2020



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)