Provinsi Sumatera Barat

a. Ketersediaan Fasilitas dan Prasarana Pendukung Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 8 pelabuhan

 

Pendaratan ikan yang terdiri dari 7 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan 1 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Pelabuhan Perikanan Samudera ini terletak di Bungus, Padang. PPS Bungus termasuk pelabuhan perikanan kelas A. Terletak di Teluk, dan termasuk dalam perairan Pantai Barat Sumatera. Berada pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP-09) Samudera Hindia. Areal PPS Bungus seluas 140.000,00 m2 dikelola oleh UPT Pusat (UPTP). Di PPS Bungus, fasilitas dermaga dilengkapi denganarea bongkar dan muat yang dapat melayani 25 kapal berukuran 30 GT sekaligus. Selain itu, terdapat pula fasilitas bungker, yaitu dermaga khusus perbekalan dan dilengkapi dengan instalasi bahan bakar dan air, dan fasilitas untuk penambatan kapal. Selain dermaga, terdapat pula fasilitas fungsional di PPS Bungus, yaitu fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI ini menempati area seluas 720 m2 dengan jenis konstruksi beton dan material lantai keramik.

 

a. Ketersediaan Tenaga

Kerja / Sumber Daya Manusia Berdasarkan hasil Susenas 2003, jumlah penduduk Sumatera Barat pada tahun 2003 mencapai 4,46 juta orang dengan komposisi 2,19 juta penduduk laki-laki dan 2,27 juta penduduk perempuan. Kabupaten atau Kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Padang dengan penduduk sekitar 764,8 ribu jiwa, sedangkan Kota Padang Panjang merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya dengan penduduk sekitar 42,8 ribu jiwa. Jumlah penduduk yang termasuk dalam Angkatan Kerja pada tahun 2003 tercatat sebanyak 1,98 juta orang. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja laki-laki sebanyak 1,21 juta orang dan perempuan sebanyak 0,77 juta orang. Lapangan usaha pertanian masih merupakan sector yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sekitar 50,3 persen dari seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas yang bekerja.

 

b. Rencana Strategis

Daerah Terkait pada Pengembangan Komoditi dan Fasilitas Prasarana di sekitar lokasi wilayah pengembangan usaha perikanan yang masih terbuka diusahakan adalah investasi skala menengah dan besar, yakni penangkapan ikan tuna di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga tidak bersaing dengan nelayan tradisional di pinggir pantai. Hal ini tentunya dengan didasarkan dengan dukungan pelabuhan pendaratan ikan yang telah tersedia di Sumatera Barat. Sedangkan untuk fasilitas serta prasarana, Pemerintah Sumatera Barat telah menyediakan area seluas 7,5 Ha untuk pengembangan area industri perikanan. Area ini dapat dimanfaatkan oleh Koperasi Perikanan, Swasta atau BadanUsaha, antara lain untuk pembangunan Industri Pabrik Es, cold storage, dock / galangan kapal, dan industri pengolahan baik tradisional maupun modern. Selain itu, Pemerinta Sumatera Barat berdasarkan SK Gubernur No. 11 Tahun 2003 Tanggal 10 Juni 2003 telah mengembangkan Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap yang terletak di Kecamatan Pagai Utara, sebelah selatan Kebupaten Kepulauan Mentawai, untuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dikelola langsung oleh Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi.

 

c. Perusahaan Pengembang

Komoditi Sejenis di Sekitar / Terdekat Walaupun di Provinsi Sumatera Barat terdapat Pelabuhan Pendaratan Ikan dengan tingkat Pelabuhan Perikanan Samudera, namun menurut Buku Direktori Industri Pengolahan dari BPS, 2004, sudah terdapat industri pengolahan ikan tetapi belum memadai sehingga perlu ditambah.